VOlUME 05 ISSUE 03 MARCH 2022
1Muhammad Ali Ma’sum, 2Eko Soponyono
1,2Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Google Scholar Download Pdf
ABSTRACT
This study aimed to discuss the issue of granting the main rights of road users who are escorted by the police. This research used a normative juridical approach used secondary legal data. The results of this study are the main rights of road users based on Article 134 of Law Number 22 of 2009 guided by Article 13 of Law Number 2 of 2002, in the implementation of escort regulated in the decision of KAKORLANTAS POLRI Number: KEP/51/IV/TAHUN 2014 concerning Standard Operational Procedure (SOP) for Traffic Control. In driving, people can ask to be escorted according to the rules. The implementation of the granting of escort permits is the policy of the Indonesian National Police. The National Police of the Republic of Indonesia can provide criteria for community activities that require an escort from the police, and data as well as those that give particular importance to the safeguards provided, so this makes monitoring easier.
KEYWORDS:road users; vehicle escort; police
REFERENCES
Book
1) Abdussalam, R. (2012). Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum (Edisi Revi). Jakarta: PTIK.
2) Abdussalam, R. (2014). Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan. Jakarta: PTIK.
3) Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Asdi Mahastya.
4) Khoidin, M., & Sadjijono. (2006). Mengenal Figur Polisi Kita. Yogyakarta: Laksbang Presindo.
5) Ridwan, H. (2002). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
6) Sadjijono. (2010). Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta: Laksbang Presindo.
7) Utomo, W. H. (2002). Hukum Kepolisian Di Indonesia. Yogyakarta: LPIP.
Journal Article
1) Indarti, E. (2014). Profesionalisme Mengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah. Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43(No. 3), 348–355.
2) Sumampow, A. R. (2013). Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas. Lex Crimen, Vol.2(No. 7).
3) Tasaripa, K. (2013). Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Legal Opinion, Vol.1(No. 2).
Law And Provision
1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
4) Keputusan Menteri Negara Penerbitan Aparatur Negara (Kepmenpan Nomor: 63/Kep/M/Pan/2003) tentang Standar Pelayanan Publik
5) Keputusan KAKORLANTAS POLRI Nomor: KEP/51/IV/TAHUN 2014 tentang Standard Operational Procedure (SOP) Pengawalan Lalu Lintas